Dianggap Tak Beretika, Bobby Nasution Diminta Untuk Kembalikan KTA PDIP

Dianggap Tak Beretika, Bobby Nasution Diminta Untuk Kembalikan KTA PDIP

Medanupdate.id – Kontroversi mencuat setelah Ketua Umum Barisan Pengusaha Pejuang, Bobby Nasution, secara resmi mendeklarasikan dukungannya terhadap pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, dalam Pemilihan Presiden 2024. 

Bobby Nasution, yang juga menantu Presiden Joko Widodo, memimpin deklarasi tersebut dengan penuh semangat, menyatakan Prabowo sebagai panutan yang diidolakannya.

“Kami yang berdiri dan duduk di sini sudah enggak sabar ingin menangkan Pak Prabowo di seluruh Indonesia,” ujar Bobby.

Namun, langkah kontroversial tersebut mendapat reaksi tajam dari Bendahara Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Medan, Boydo HK Panjaitan. 

Boydo menilai bahwa sikap Bobby Nasution dinilai tidak beretika, terutama karena keterlibatannya dalam mendukung pasangan calon yang berlawanan dengan pilihan partai. 

Sebagai respons atas keputusan tersebut, Bobby Nasution disarankan untuk mengembalikan kartu tanda anggota (KTA) PDIP yang dimilikinya.

Boydo, yang merupakan Bendahara DPC PDIP Medan, menegaskan bahwa Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP telah memberikan batas waktu tiga hari kepada Bobby Nasution. 

Dalam batas waktu tersebut, Bobby diharapkan untuk mengembalikan KTA PDIP jika ia tetap memilih mendukung Prabowo-Gibran. 

Selain itu, Boydo juga menyoroti perlunya Bobby Nasution menyampaikan surat pengunduran diri sebagai langkah konkrit atas keputusannya tersebut.

Baca Juga : Gerindra Sumut Pede, Prabowo-Gibran Aman di Pilpres Pasca Putusan MKMK

“Kalau secara etika harusnya kembalikan dulu lah KTA itu dan buat surat pengunduran yang baik baik, jangan sibuk deklarasi dulu,” kata Boydo, dikutip dari Kompas.com.

Kritik terhadap Bobby Nasution bukan hanya sekadar perbedaan pandangan politik, namun juga menyangkut etika dan kesetiaan terhadap partai politik yang telah memberikan dukungan sebelumnya. 

Kontroversi ini menjadi sorotan publik yang intens, memperlihatkan dinamika politik yang semakin kompleks menjelang Pemilihan Presiden 2024. [RH]