Medanupdate.id – Bareskrim Polri sedang melakukan penyelidikan terhadap kasus yang diduga melibatkan kebocoran informasi yang terdapat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Brigjen Adi Vivid Bachtiar, Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, mengungkapkan bahwa tim penyidik mengetahui adanya dugaan kebocoran data tersebut melalui kegiatan patroli siber yang telah mereka jalankan.
“Dugaan kebocoran data KPU kami temukan dari hasil Patroli siber yang dilakukan oleh anggota kami,” ujarnya dikutip dari, CNN Indonesia, Rabu (29/11).
Vivid menyoroti bahwa temuan terkait kebocoran data tersebut tengah ditindaklanjuti oleh Computer Security Incident Response Team (CSIRT). Selain itu, dia juga menekankan bahwa koordinasi antara penyidik dan KPU terus berlangsung.
“Saat ini Team CSIRT sedang berkoordinasi langsung dengan KPU untuk berkoordinasi sekaligus melakukan penyelidikan,” tambahnya.
Sebelumnya, akun yang dikenal sebagai Jimbo di platform Breach Forums mempublikasikan dugaan terkait kebocoran data yang didapatnya dari situs KPU pada Senin (27/11) sekitar pukul 09.21 WIB.
Dalam unggahannya, akun tersebut menampilkan sejumlah tangkapan layar dari halaman verifikasi DPT, yang alamatnya terdapat di https://cekdptonline.kpu.go.id/
Informasi yang diduga bocor tersebut termasuk nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), tanggal lahir, dan alamat. Pelaku mengklaim bahwa mereka memiliki lebih dari 250 juta (252.327.304) data yang berhasil diakses. Mereka juga menawarkan sampel sebanyak 500 ribu data sebagai bukti.
Data yang diperlihatkan dalam sampel tersebut mencakup informasi mengenai pemilih yang berada di luar negeri. Pelaku kejahatan siber ini menjual informasi tersebut dengan harga 2BTC atau setara dengan US$74 ribu (sekitar Rp1,14 miliar).
Baca Juga : Aksi Tidak Senonoh 2 Pria Tua di Medan Mesum di Becak
Kejadian ini bukanlah insiden pertama kali bagi KPU terkait dugaan kebocoran data. Pada masa kegemilangan Bjorka di tahun 2022, terdapat dugaan bahwa 105 juta data yang dimiliki oleh KPU juga bocor.
Berdasarkan hasil penyelidikan pada waktu itu, kebocoran data tersebut diduga bukan berasal dari pihak yang mengelola proses pemilu.
Bahkan dalam insiden sebelumnya pada masa kegemilangan Bjorka tahun 2022, 105 juta data KPU juga diduga bocor, bukan dari penyelenggara pemilu. [RH]
